Catatan Setahun Pemerintahan SBY-Boediono

Standar

SETAHUN Pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober 2010 diwarnai aksi di berbagai daerah di Indonesia. Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemerintah dalam mensejahterakan rakyat.

Isu yang diusung terkait kinerja pemerintahan SBY-Boediono yang masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Dengan visi “Mewujudkan Indonesia yang Mandiri, Adil dan Makmur” dinilai masih sebatas retorika.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta dalam catatan kritisnya, sebagaimana dikutip metrotvnews.com, meminta Pemerintah SBY-Boediono beralih dari pencitraan politik ke kinerja. Disebutkan, berdasarkan survei internal PKS, masyarakat tidak puas dengan pemerintahan SBY-Boediono dari sisi ekonomi dan hukum. Dari sisi hukum, pemerintahan SBY-Boediono minim berkoordinasi antar lembaga, termasuk di kabinet. Akibatnya muncul kebiasaan saling menyalahkan dan mencari kambing hitam, tidak mencari akar masalah, sehingga persoalan tak kunjung selesai. Tidak ada keberanian pemerintah mengambil risiko dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya, persoalan ledakan tabung gas, penanganan bencana Wasior, dan Papua Barat. Pemerintah sama sekali tidak menunjukkan keberanian dalam mengambil tindakan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai, satu tahun jalannya pemerintahan SBY-Boediono tidak jelas arahnya. Pemerintah dianggap gagal dalam memberikan stabilitas harga pangan. Hal ini dapat dilihat dari gejolak harga pangan setiap tahun terus melonjak. Dalam bidang industri, penguatan daya saing industri masih dalam tarap program. Neraca perdagangan Indonesia dengan China terus mengalami defisit, perbandingan ekspor-impor terdapat jurang yang dalam. Dalam bidang pertahanan, perhatian pemerintah juga belum tuntas. Khususnya masalah anggaran pertahanan yang belum mampu untuk minimum “essential force”. Termasuk kesejahteraan prajurit, revitalisasi industri pertahanan dalam negeri, remunerasi prajurit TNI yang bertugas di daerah terpencil, dan penataan bisnis TNI, serta pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terdepan.

Direktur Econit Hendri Saparini menyatakan, dalam setahun pertama pemerintahan SBY-Boediono , bagi rakyat jelas tidak ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun dapat saja pemerintah berdalih sudah berhasil karena referensinya berbeda. Pengamat ekonomi Faisal Basri, pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah di kawasan Asia Tenggara. Seharusnya minimal 8 persen setahun rata-rata. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui kelemahan infrastruktur masih lemah dan perlu perhatian lebih besar. Karena pembangunan untuk infrastruktur tidak harus dari APBN saja, karenanya diperlukan investasi.

Pengakuan Menteri Sekretaris Negera Sudi Silalahi, bahwa masalah koordinasi di antara menteri dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih menjadi kendala, juga harus menjadi catatan penting bagi Pemerintahan SBY-Boediono. Karena kepala daerah merupakan “kaki tangan” presiden di daerah. Selama ini terkesan tidak terjalin koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan kepala-kepala daerah. Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah untuk mempermudah koordinasi antara kepala daerah, sekaligus sanksi bagi kepala daerah yang lalai menjalankan tugasnya.

Dari kritik dan catatan yang disampaikan masyarakat, hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi bagi perjalanan pemerintahan SBY-Boediono. Karena, apa yang disampaikan rakyat adalah harapan agar negeri ini lebih baik, rakyatnya sejahtera, pemimpinnya adil, hukum tidak memihak, dan pembagunan merata. Demonstran jangan dianggap sebagai musuh pemerintah, tetapi sebagai bahan evaluasi kinerja. Begitu juga sebaliknya, demonstran jangan menganggap pemerintah sebagai lawan. Dalam menyampaikan aspirasi demonstran juga harus sesuai koridor hukum. Mengutamakan etika dan nilai-nilai moral serta tidak mengganggu ketertiban umum. Aksi yang terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia hendaknya menjadi bahan interopeksi diri bagi pemerintahan SBY-Boediono, dalam menjalankan visi dan misinya sesuai apa yang disampaikan pada saat kampanye. Rakyat tidak marah kepada pemerintah jika hak-haknya terpenuhi. Yakni hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan hak mendapatkan kesempatan kerja.

 

Sumber : analisadaily.com

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s